JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar sistem pendidikan di Indonesia mencontoh Australia, Finlandia, Jerman, dan Korea Selatan. Jokowi menilai negara-negara tersebut berhasil mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan, sehingga patut dijadikan patokan.
"Saya minta dilakukan benchmarking pada negara-negara yang berhasil mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan, seperti Australia untuk PAUD, Finlandia untuk pendidikan dasar dan menengah, Jerman untuk pendidikan vokasi, dan Korea untuk pendidikan tinggi," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas, Kamis (4/6).
Jokowi mengatakan Indonesia perlu mencontoh sistem pendidikan di empat negara tersebut karena banyak perubahan yang terjadi saat ini. Mulai dari disrupsi teknologi yang berdampak pada penerapan otomatisasi, artificial intelligence, big data, dan Internet of Things (IoT).
Selain itu, ia juga menekankan antisipasi terhadap perubahan demografi, profile sosio ekonomi dari populasi dan perubahan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel.
"Hingga perubahan struktural yang sangat cepat akibat pandemi covid yang kita alami sekarang ini. Misalnya pembelajaran jarak jauh, percepatan digitalisasi, maupun less contact economy," katanya.
Jokowi juga meminta agar pendidikan karakter tetap diperhatikan. Menurutnya, hal itu berperan penting dalam pembangunan mental dan karakter bangsa.
Mantan Wali Kota Solo itu juga menyampaikan agar ada target yang terukur jelas. Mulai dari angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi hingga target untuk hasil belajar, perbaikan kualitas guru, kurikulum, infrastruktur, serta distribusi pendidikan yang inklusif dan merata.
"Ada target-target yang terukur, berapa target angka partisipasi untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Saya kira kita buat targetnya yang tinggi saja biar kita optimis, biar kita semangat," ucap Jokowi.
Jokowi mengingatkan bahwa mereformasi pendidikan ini tidak hanya perli dilakukan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga komunitas pendidikan, kementerian/lembaga lain, masyarakat, pemerintah daerah, termasuk pihak swasta.
"Karena reformasi pendidikan bukan hanya mencakup penyesuaian kurikulum, pedagogi, dan metode penilaian, tapi juga menyangkut perbaikan infrastruktur, penyediaan akses teknologi dan juga yang berkaitan dengan dukungan pendanaan," jelasnya.
(CNNIndonesia.com)