JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali mengaku tidak berani pihaknya membayarkan tunggakan honor dan bonus total Rp12 miliar yang menjadi hak panitia Asian Games 2018.
Dalam rapat dengar pendapat di hadapan Komisi X DPR-RI, Menpora mengakui jika masih ada honor panitia Asian Games yang tertunda. Pemenuhan hak itu disebut menjadi salah satu tuntutan pertama yang disodorkan kepada politikus Golkar itu setelah menjabat sebagai Menpora.
"Tapi saya dan teman-teman Kemenpora konsultasi dengan BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] apakah bisa kita lakukan? Ternyata tidak boleh."
"Ada kealpaan dasar hukum pada saat awal, euforia kita menjadi tuan rumah Asian Games itu begitu besar sehingga kita tidak teliti tentang landasan-landasan hukum yang mendasari kepanitiaan itu," ucap Menpora.
Para penari Ratoh Jaroe di Pembukaan Asian Games 2018. (Dok. Kementerian Pariwisata)
Sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu panitia Asian Games mendapatkan haknya, Menpora mengatakan sudah mengirimkan surat ke Menteri Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) dan juga ke Kementerian Keuangan. Melalui surat tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban pasti terkait kelanjutan honor dan bonus.
"Supaya teman-teman yang sudah bekerja sebagai panitia Inasgoc yang sudah sukses itu juga mendapatkan haknya. Mudah-mudahan, itu yang kita tunggu," ungkap Zainudin.
Menpora Zainudin mengatakan akan menjadikan masalah tunggakan pembayaran honor dan bonus panitia Asian Games tersebut sebagai pelajaran berharga ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2021 mendatang.
Sementara itu, Menpora juga mengungkapkan masih ada barang-barang eks Asian Games yang masih tertahan di Bea Cukai. Ia khawatir barang tersebut akan rusak jika terlalu lama berada di sana dan tidak bisa lagi digunakan cabang olahraga (cabor) yang membutuhkan.
Namun, pihak Bea Cukai juga tidak bisa mengeluarkan barang-barang yang merupakan perlengkapan latihan para atlet karena ada kewajiban-kewajiban dari vendor yang ketika itu belum dipenuhi.
Bahkan, Menpora Zainudin juga sudah mengirimkan surat ke Menko PMK agar perlengkapan latihan itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua. Hal itu dipercaya bisa menghemat anggaran ketimbang harus membeli baru.
"Tapi kita akan lihat kondisi barangnya seperti apa. Kenapa itu ditahan? Jadi memang sejak awal barang-barang itu tidak diperbolehkan untuk keluar tapi pemintaan panitia Asian Games saat itu diizinkan digunakan tapi setelah digunakan barang-barang itu dikembalikan lagi di gudang Bea Cukai. Jadi nasibnya seperti itu. Kami berusaha supaya bisa dikeluarkan," tutur Zainudin.
Sebelumnya Sekretaris Kemenpora, Gatot S Dewa Broto mengatakan total dana untuk honor panitia Asian Games 2018 mencapai Rp12 miliar.
Hasil peninjauan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut dari Rp12 miliar yang tersedia, namun hanya Rp5 miliar yang berhak untuk dikeluarkan. BPKP menyetujui jumlah itu dengan catatan pemberian honor tidak merata untuk seluruh panitia INASGOC, artinya ada yang dapat dan ada yang tidak.
(CNNIndonesia.com)