JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah mengkaji ulang bentuk serta jenis pelatihan dalam program kartu prakerja. Peneliti ICW Almas Sjafrina berpendapat program kartu prakerja mesti dihentikan karena tak efektif dan tak lebih dari pemborosan anggaran negara di tengah situasi pandemi virus corona.
Menurut dia, program tersebut lebih menguntungkan pihak penyedia atau mitra kerja dibandingkan peserta. Ia pun menyoroti harga yang harus dibayar pemerintah terhadap mitra prakerja untuk setiap peserta pada setiap kelas.
"Jadi, ini salah satu dasar yang membuat kami menyimpulkan atau menilai bahwa pelatihan prakerja dengan mekanisme pelatihan webinar berbayar itu tidak efektif dan efisien secara penggunaan anggarannya," kata Almas dalam diskusi secara daring, Jakarta, Senin (27/4).
Almas ragu pemerintah sudah mempertimbangkan kebutuhan peserta terhadap kuota internet yang notabene menjadi instrumen penting dalam mengikuti setiap pelatihan.
"Dengan pelatihan webinar, selain mereka bisa mendapatkan dari forum-forum belajar yang gratis, mereka juga harus mengeluarkan uang untuk kuota internet. Saya enggak tahu untuk ikut 3-5 kali pelatihan seharga Rp200 ribu itu mereka punya enggak kuota internet," ucapnya.
Berdasarkan sejumlah alasan di atas, ia menyatakan terdapat ketidaktepatan anggaran yang dikucurkan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Menurut dia, kenaikan anggaran kartu prakerja dari semula Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun sebaiknya dibatalkan dan dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19 yang lebih mendesak.
"Memberikan bantuan sosial kepada publik terdampak, lansia, penyandang disabilitas, yang PHK, atau yang kantornya terpaksa ditutup. Kemudian dialokasikan untuk pemenuhan alat kesehatan bagi tenaga medis," ucap dia.
Sebelumnya, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga menilai mekanisme pelatihan program kartu prakerja justru tidak efektif dan menimbulkan pemborosan bagi anggaran negara.
Ujungnya, ia melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi corona hanya masuk ke 'dompet' ekosistem start up.
"Kalau dilihat pelatihan online ini tidak efektif, juga tidak pas dengan kebutuhan keterampilan saat ini. Jadi lucu, padahal ini penting dan anggarannya besar sekali sampai Rp5,6 triliun," ungkap Tauhid kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).
(CNNIndonesia.com)