BENGKALIS, kabarmelayu.com - Awal tahun 2018, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali terjadi di Kabupaten Bengkalis. Hingga Maret saja, sedikitnya terjadi 32 bencana Karhutla dengan luas areal terbakar mencapai 188.7 hektar.
Dari 11 kecamatan, Rupat menjadi kecamatan dengan luas lahan terbakar paling luas yaitu 78 hektar (Ha) (7 kasus), disusul Talang Muandau, lahan terbakar 32 Ha (6 kasus). Kemudian, Bandar Laksamana lahan terbakar mencapai 25.7 Ha (1 kasus) dan kecamatan Bengkalis 25.5 Ha lahan terbakar dari 2 kasus.
Sedangkan Siak Kecil lahan terbakar 12 Ha (3 kasus), Kecamatan Mandau sebanyak 8 Ha lahan terbakar (7 kasus). Selanjutnya Bukit Batu, 3 Ha terbakar (1 kasus). Bantan hanya 2 Ha terbakar (3 kasus) dan Pinggir 1.5 Ha (1 kasus) saja.
Khusus, Bathin Solapan, menjadi satu-satunya kecamatan yang tidak terjadi Karhutla selama periode Januari sampai dengan Maret 2018.
Informasi tersebut disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis, H Ja’afar Arief saat melaporkan kondisi terkini kepada Bupati Bengkalis, Amril Mukminin dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus penandatanganan komitmen bersama penanggulanan Karhutla di Lantai IV Kantor Bupati, Selasa 6 Maret 2018.
Dalam laporannya, kasus kebakaran dan luas area yang terbakar akibat Karhutla terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Sampai Maret saja terjadi 32 kasus dan 188.7 hektar lahan terbakar, sedangkan tahun 2017 hanya 9 kasus dan luas areal terbakar 48 hektar saja.
Begitu juga dengan titik api (hotspot) yang terpantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), selama 3 bulan saja ditemukan 20 titik api. Sedangkan tahun 2017 hanya 26.
"Kondisi ini tidak terlepas dari prediksi BMKG bahwa Bengkalis akan mengalami 2 kali musim kemarau, pertama terjadi pada pertengahan Januari hingga awal Maret, dan kedua diperkirakan Mei hingga akhir Agustus 2018," ujar mantan Kepala Dinas Perhubungan Bengkalis itu.
Kejadian ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan siaga darurat Karhutla, sejak 15 Februari sampai 31 Juli 2018 mendatang, status tersebut bisa diperpanjang atau dipersingkat.
"Upaya pemadaman Karhutla, semua komponen dikerahkan, Damkar, TNI/Polri, perusahaan. Saat ini titik api nihil, namun akan tetap siaga dan akan membentuk posko-posko penanggulangan Karhutla," ungkap Ja’afar dalam sambutannya.
Sementara itu, dijelaskan Bupati Amril, kegiatan Rakor yang digelar sebagai komitmen bersama dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla, dan bentuk langkah awal antisipasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi kemarau tahun ini.
"Kami berharap semua komponen siap siaga dan tanggap terjadinya Karhutla. Menghadapi kemarau harus ada kerja ekstra dari masyarakat, perusahaan, pemerintah TNI/Polri, dan semua harus bersatu padu, agar kabut asap tidak terjadi lagi. Mari jadikan daerah ini bebas asap tahun 2018, khusus perusahaan apabila terjadi Karhutla segera mengambil langkah sigap segera koordinasikan untuk mengambil langkah penanggulangan," ujarnya. ***