kabarmelayu.comPEKANBARU - Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau mengeluarkan Surat Edaran (SE) kesiapsiagaan dini terhadap ancaman bencana banjir dan longsor. Surat tersebut dikirimkan ke pihak BPBD di 12 Kabupaten/kota di Riau.
Kepala BPBD Damkar Riau, M. Edy Afrizal mengatakan, surat edaran tersebut menindaklanjuti surat Plt Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk itu, maka diminta kepada kabupaten/kota se-Provinsi Riau untuk menyiapkan langkah-langkah konkret guna mengantisipasi kejadian banjir dan gerakan tanah (longsor).
"Di antara langkah-langkah yang harus disiapkan, pertama yakni mengidentifikasi wilayah dengan historis terjadi banjir dan gerakan tanah (longsor). Mengidentifikasi wilayah dengan indeks bahaya sedang-tinggi dan/atau indeks risiko sedang-tinggi. Memastikan sosialisasi dan edukasi terkait potensi bencana banjir, gerakan tanah (longsor), termasuk peringatan dini bencana banjir dan longsor," jelasnya.
Selain itu, melakukan monitoring secara berkala untuk mendapatkan informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana. Memantau Tinggi Muka Air (TMA) dan Peringatan Dini Banjir dari BWS setempat.
Memastikan sistem pantauan (termasuk sensor) banjir, dan longsor dapat berfungsi dengan baik (terutama yang sudah terhubung dengan mekanisme pemantauan Pusdalops BPBD.
"Memastikan sistem komunikasi Pusdalops BPBD dengan Lembaga/Organisasi yang memantau informasi peringatan dini bahaya pada tingkat nasional (K/L) maupun pada tingkat lokal (stasiun pemantauan) terhubung baik (seperti BMKG, PVMBG, BWS, Forum/Komunitas, Petugas Pintu Air,)," paparnya.
Kemudian memastikan informasi teknis hingga ke tingkat desa/kelurahan terkait potensi banjir dan gerakan tanah (longsor) untuk wilayah yang prioritas (berbasis data historis dan indeks bahaya/risiko), yang disertai rekomendasi aksi dini. Memastikan peralatan diseminasi informasi (seperti sirine, kentongan, HT) berjalan baik.
"Memastikan informasi kesiapsiagaan dan perkembangan terkini diberikan secara berkala kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi (misalnya group whatsapp, telegram, dan media sosial). Menyiagakan alat komunikasi dan memastikan dapat menjangkau seluruh area yang rawan, seperti penambahan repeater radio komunikasi," pintanya.
Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan dinas terkait di tingkat kabupaten/kota, misalnya melalui rapat koordinasi kesiapsiagaan. Mengecek jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang aman, dengan juga berkoordinasi dengan aparatur dan relawan desa/kelurahan.
"Mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang ada di daerah berdasarkan rencana kontigensi yang telah disusun. Meningkatkan upaya mitigasi, seperti membersihkan saluran air, naturalisasi sungai, penanaman vegetasi berakar kuat, pembangunan dinding penahan tebing, memotong dahan/ranting pohon di sekitar jalan yang sekiranya dapat mengganggu pengguna jalan atau rawan roboh dan lain-lain," ulas Edy Afrizal lebih lanjut.