PEKANBARU, kabarmelayu.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau bersama Publik Melawan Karhutla (Walhi, Bahana Mahasiswa Universitas Riau, Jikalahari, Fitra Riau, LBH Pekanbaru, Riau Riset Center dan Pakar Lingkungan Hidup Dr Elvriadi) menyoroti foto diduga jajaran polisi di Riau kongkow-kongkow dengan pengusaha pembakar hutan dan lahan.
Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Riau seharusnya fokus memndalami kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau yang telah meresahkan masyarakat Riau selama 19 tahun. Dalam mejalni tugas dan fungsinya, Polda Riau seharusnya menjunjung tinggi etika dalam istitusi Kepolisian, bukan melakukan tindakan yang mempermalukannya.
Foto ini beredar di media sosial. Di foto itu adalah terlihat Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Toni Hermawan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Rifai Sinambela, Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Surawan, dan beberapa Polisi dijajaran Polda Riau lainnya "kongkow-kongkow" bersama Bos PT. Andika Permata Sawit Lestari (APSL) yang saat ini lahannya terbakar hebat di Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu.
Foto tersebut, memunculkan dugaan bahwa ada permainan dari kongkow-kongkow tersebut antara aparat penegak hukum dengan pihak perusahaan. Temasuk dibalik penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penyelidikan (SP3) terhadap 15 Perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2015 lalu.
Jelas bahwa munculnya foto tersebut telah melukai 6 juta Rakyat Riau korban asap, khususnya 300 Kepala keluarga di Kabupaten Rohul dan Rohil yang harus mengungsi karena asap dari kebakaran yang terjadi di lahan PT APSL.
"Kami merasa bahwa kongkow-kongkow yang dilakukan polda Riau ini bersama Pengusaha PT. APSL untuk mengamankan posisi perusahaan terkait Permasalahan Kebakaran Hutan dan Lahan Riau. Atas dasar kekecewaan dan duka Rakyat Riau," kata Presiden Mahasiswa BEM UR, Abdul Khair.
Atas dasar kekecewaan dan duka Rakyat Riau, maka BEM Universitas Riau menunutut dengan tegas :
1. Menuntut Presiden Jokowi segera bentuk tim Independen untuk menyelidiki penerbitan SP 3 15 Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan di Riau yang kami nilai sangat tidak layak.
2. Menuntut Kapolri Copot Aparat Polda yang terlihat di foto yang sedang kongkow-kongkow bersama Bos PT. APSL.
3. Mnuntut Kapolri copot Kapolda Riau selaku orang yang bertanggung jawan dalam hal ini kami nilai sangat tidak tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.
Jika dalam waktu dekat tuntutan dari BEM Universitas Riau tidak di penuhin dalam waktu 3 hari maka kami akan melaksanakan Aksi Massa untuk menuntut hal sebagaimana dimaksud.
Pihak Polda Riau seharusnya fokus mendalami kasus pembakaran hutan dan lahan yang telah meresahkan masyarakat selama 19 tahun ini. Dalam menjalani tugas dan fungsinya Polda Riau seharusnya menjunjung tinggi etika dalam Institusi Kepolisian, bukan melakukan tindakan yang mempermalukannya. (*rls)