JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memastikan, vaksinasi COVID-19 dilakukan pada Rabu, 13 Januari 2021 mendatang.
"Insyaallah kita akan mulai (vaksinasi) hari Rabu dan dimulai dengan Presiden. MUI sudah berikan kabar baik, insyaallah BPOM segera menyusul," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilansir Youtube Sekretariat Presiden, Senin (11/1/2021).
1. Proses vaksinasi tetap menunggu EUA BPOM
Budi menegaskan, proses vaksinasi tetap menunggu izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari BPOM, karena BPOM adalah badan independen yang berhak untuk menentukan apakah vaksin ini layak atau tidak. Jadi kita tidak melakukan vaksinasi sebelum ada approval dari BPOM," paparnya.
2. Pemerintah akan jelaskan efek samping usai imunisasi
Terkait adanya berita peristiwa pasca-imunisasi, Budi akan memberikan penjelasan lebih lanjut setelah keputusan vaksinasi resmi keluar.
"Saya dan Pak Menko (Menko Airlangga) sesegera mungkin memberikan penjelasan begitu keputusan sudah resmi dibuat, kita sudah mendengarkan masukan-masukan mengenai hal-hal kejadian pasca-imunisasi," ucapnya.
3. Presiden Jokowi jadi orang pertama yang divaksin COVID-19
Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memutuskan untuk menggratiskan vaksin COVID-19 bagi masyarakat. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan akan menjadi orang pertama yang divaksin
"Saya juga ingin tegaskan, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali," janji Jokowi dalam keterangan persnya yang disiarkan di channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).
Jokowi mengatakan, keputusan itu diambil agar masyarakat percaya terhadap vaksin COVID-19 yang telah disediakan pemerintah.
"Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman," tuturnya
4. Vaksinasi COVID-19 gratis
Mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, keputusan pemerintah untuk menggratiskan vaksin diambil setelah mendapatkan banyak masukan dari masyarakat dan menghitung kembali APBN.
"Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang dan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memprioritaskan anggaran vaksinasi.
"Untuk itu, saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021," jelas Jokowi.
(selengkapnya di idntimes.com)