JAKARTA - Ekuador merupakan negara yang kaya minyak. Namun sayang, negara dengan 17 juta penduduk itu terlilit utang.
Alhasil pemerintah melakukan reformasi kebijakan, termasuk menaikkan bahan bakar minyak (BBM). Ini memicu protes di seluruh negeri, bahkan terbesar dalam satu dekade terakhir.
Lalu, bagaimana krisis ini bisa terjadi di negara kaya itu? Berikut rangkumannya yang telah dihimpun CNBC Indonesia.
Ketidakstabilan Politik
Ekuador menjadi bagian Spanyol tahun 1822 dan menjadi republik independen di tahun 1830. Pada tahun 1972-1979 negara ini berada di bawah kekuasaan militer.
Memasuki tahun 1997 hingga 2005 ketidakstabilan politik terus terjadi di negara ini. Bahkan dalam periode itu, tiga presiden digulingkan melalui protes besar-besaran.
Di 2006, ekonom sayap kiri Rafael Correa menjadi pemimpin Ekuador. Ia memimpin dengan kontrol ekonomi negara yang kuat.
Karena stabilitas yang ia buat, Correa terpilih lagi di dua periode selanjutnya yakni 2009 dan 2013. Correa digantikan oleh wakilnya Lenin Moreno di 2017.
Namun sayangnya, di 2018, Moreno dan Correa pecah kongsi akibat referendum yang mendukung pemberlakuan batas jabatan presiden. Pembatasan ini membuat Correa tidak bisa lagi menjadi presiden.
Ia kemudian menjadi buronan dengan tuduhan penculikan. Sejak 2017, Correa mengasingkan diri di Belgia.
Pendapatan Negara Berkurang
Ekuador adalah eksportir pisang terbesar di dunia. Negara ini juga menjadi produsen utama kopi dan kakao.
Saking kayanya, Ekuador memiliki 4 miliar barel cadangan minyak dan menjadi anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Per Agustus 2019, negara ini memproduksi minyak 500.000 barel per hari.
Namun, kesulitan keuangan membuat Ekuador harus meninggalkan OPEC di 2020. Sebelumnya, Ekuador juga pernah meninggalkan OPEC di tahun 1992 karena menolak menaikkan produksi minyak, tetapi kembali lagi di 2007.
Awalnya, eksploitasi minyak mentah telah mendorong pertumbuhan negara ini. Tapi penurunan harga minyak dan pelemahan mata uang sucre terhadap dollar AS menyebabkan pendapatan anjlok.
Belum lagi hutang Ekuador ke Dana Moneter Internasional (IMF) yang mencapai US$ 4,2 miliar. Ini memaksa negara itu melakukan reformasi ekonomi selama tiga tahun.
Sebagai bagian dari kesepakatan, pemerintah pun mengumumkan mengakhiri subsidi BBM. Bahkan, menaikan harga BBM hingga 123%.
Ini membuat protes masif masyarakat di Ekuador. Moreano akhirnya mengumumkan keadaan darurat pada 3 Oktober lalu.
(cnbcindonesia.com)