BANGKOK - Tagar #RepublicofThailand menjadi topik hangat Twitter di Thailand pada Jumat (25/29/2020). Aspirasi rakyat yang menghendaki perubahan bentuk Negara Thailand menjadi republik itu menggema setelah parlemen setempat menunda keputusan soal usulan perubahan konstitusi seperti yang dituntut para pengunjuk rasa.
Selama lebih dari dua bulan terakhir, gelombang protes antipemerintah mengalir deras di negeri gajah putih. Beberapa pemimpin demonstran menyatakan, mereka menginginkan reformasi konstitusi untuk mengurangi kekuasaan monarki Raja Maha Vajiralongkorn, namun tidak berarti menghapus kekuasaan itu seluruhnya.
Hari ini, tagar yang didengungkan oleh para pendukung republik—yang kebanyakan ditulis dalam Bahasa Inggris daripada Bahasa Thailand—telah digunakan di lebih dari 730.000 tweet dan menjadi tagar trending teratas di Thailand pada pagi tadi, menurut Twitter.
Istana Kerajaan Thailand enggan memberikan komentar saat dimintai tanggapan atas protes atau tuntutan reformasi kerajaan itu.
Sementara, Juru Bicara Pemerintah Thailand, Anucha Burapachaisri, mengaku belum melihat tagar tersebut di Twitter dan menolak mengomentarinya. Akan tetapi, dia mengklaim Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha telah mendengarkan masukan semua pihak tentang masalah konstitusi.
“Ada yang mau amendemen UUD dan ada yang tidak,” ujar Burapachaisri, dikutip Reuters, Jumat (25/9/2020).
Parlemen Thailand—yang didominasi oleh entitas politik pendukung pemerintah—memberikan suara mereka pada Kamis (24/9/2020) untuk menunda pengambilan keputusan soal perubahan konstitusi. Keputusan itu membuat marah para pengunjuk rasa dan anggota parlemen dari pihak oposisi. Mereka menuduh perwakilan penguasa di parlemen sedang mencoba mengulur waktu.
(iNews.id)