JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingatkan bahwa pandemi virus corona (Covid-19) dapat mengancam pasokan pangan global karena berbagai negara melakukan pembatasan hingga lockdown sehingga rantai pasokan berpotensi terputus.
Laporan PBB memaparkan krisis pandemi yang berkepanjangan dapat mengganggu rantai pasok pangan, meski saat ini makanan di rak-rak supermarket masih tersedia.
"Krisis pandemi yang berkepanjangan dapat membuat rantai pasok pangan menjadi kacau, di dalamnya terdapat jaringan rumit yang melibatkan petani, produk pertanian, pabrik pengolahan, pengiriman, pedagang ecerean, dan banyak lagi," tulis laporan PBB dikutip dari CNN, Sabtu (11/4).
Dalam laporannya, PBB menyatakan pembatasan pada industri pelayaran dan penerbangan telah mempersulit proses produksi pangan dan angkutan barang internasional. Kondisi ini membuat negara-negara yang minim sumber makanan alternatif memiliki risiko tinggi.
Seperti diketahui, perusahaan maskapai ramai-ramai memutuskan untuk menghentikan penerbangan armada karena sepi penumpang. Selain itu, pelabuhan juga membatasi operasional.
Komite Keamanan Pangan Dunia (CFS) PBB mengatakan peningkatan ketidakstabilan suplai pangan dunia akan mempengaruhi kelompok masyarakat paling miskin. Bahkan, perusahaan dan organisasi swasta telah menyerukan tindakan segera untuk mengatasi ancaman pasokan pangan global. Mereka juga telah melayangkan surat terbuka kepada pemimpin dunia.
"Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan lembaga internasional perlu mengambil tindakan segera dan terkoordinasi untuk mencegah pandemi berubah menjadi krisis pangan dan kemanusiaan global," tulis para ilmuwan, politisi, dan perusahaan swasta seperti Nestle dan Unilever dalam surat terbukanya.
Setiap negara memiliki ketahanan yang berbeda dalam menangani pasokan pangan di tengah pandemi. China misalnya, mereka berhasil memanfaatkan teknologi untuk menjaga ketahanan pangan. Tak heran, pemerintah China menghabiskan hingga puluhan miliar dolar AS dalam satu dekade terakhir untuk meningkatkan ketahanan pangan mereka.
Upaya ini, tampaknya melunakkan pukulan pandemi terhadap industri makanan China. Selain itu, pemerintah China telah menggelontorkan subsidi US$20 juta untuk menghidupkan kembali pertanian dan investasi dalam teknologi pangan. China juga mendapatkan dukungan dari perusahaan e-commerce mereka, seperti Alibaba saat terjadi lockdown di Provinsi Wuhan.
Berbeda dari China, Australia justru mendapatkan pukulan dari sisi ekspor. Pasalnya, Australia mengekspor sekitar 65 persen produk pertaniannya dan merupakan pemasok utama bahan pangan di kawasan Asia Pasifik.
Dengan kondisi ini, tak pelak ekspor Australia terancam kehilangan puluhan miliar dolar jika petani tidak dapat mengekspor barang-barangnya.
Alternatif terbaik bagi Australia adalah menjual hasil pertanian itu dalam negeri. Namun, banjir pasokan yang biasanya diekspor ini tentunya akan memberikan tekanan di pasar domestik.
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah Australia menyatakan akan menyiapkan dana sebesar 110 juta dolar Australia atau setara US$67,4 juta untuk meningkatkan jumlah penerbangan sehingga membantu eksportir mengangkut barang-barang mereka ke pasar tujuan ekspor.
Kepulauan Pasifik Menanggung Risiko Paling Tinggi
Dalam laporannya, PBB menyatakan Kepulauan Pasifik menjadi wilayah yang berpotensi paling tinggi mengalami krisis pasokan pangan. Negara di Kepulauan Pasifik bergantung pada pendapatan dari sektor pariwisata. Sayangnya, tak ada turis bepergian di tengah pandemi global.
"Yang paling berisiko adalah mereka yang tidak memiliki basis ekonomi yang kuat, seperti Kiribati, Mikronesia, atau Tuvalu," kata ekonom senior FAO David Dawe.
Tak hanya bergantung dari sektor pariwisata, kawasan tersebut juga tidak memiliki alternatif pangan, sehingga terpaksa mengimpor -- yang saat ini mulai terbatas karena minim transportasi.
"Hilangnya pendapatan pariwisata, kurangnya produksi pangan dalam negeri, dan kurangnya kekuatan finansial menjadikan negara-negara ini benar-benar mendapatkan pukulan dari banyak sisi," ujar Dawe.
Rekomendasi PBB
Menghadapi situasi genting ini, PBB merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah terutama bagi negara terdampak. PBB mendesak mereka untuk menerapkan langkah-langkah darurat di dalam negeri dan mencari kerja sama global untuk melindungi pasokan makanan.
Pemerintah dapat melindungi warganya dengan menawarkan transfer tunai ke rumah tangga rentan, membangun cadangan makanan darurat, dan melindungi pekerja sektor pertanian.
PBB juga menyatakan kerja sama perdagangan internasional merupakan salah satu kunci mempertahankan pasokan pangan. Sementara, negara-negara miskin yang tidak mampu memberikan paket stimulus kepada warganya, hendaknya mulai mencari pendanaan internasional.
PBB mengakui dunia sangat tidak siap menghadapi pandemi ini. Namun, dampaknya dapat diminimalisasi dengan berbagai upaya.
"Dengan menjaga rantai pasokan tetap bergerak dan secara aktif mencari kerja sama internasional, suatu negara dapat mencegah kekurangan pangan dan melindungi populasi yang paling rentan," tulis PBB.
(CNNIndonesia.com)