kabarmelayu.comPEKANBARU - Detasemen Intelijen Kodam (Deninteldam) XIX/Tuanku Tambusai (TT) berhasil melakukan tindakan pengamanan terhadap satu unit kapal motor yang mengangkut puluhan ton bawang merah dan cabai kering ilegal di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Selasa (31/3/2026).
Komoditas tersebut diamankan karena tidak memiliki dokumen karantina resmi sebagai syarat wajib lalu lintas komoditas pertanian antarwilayah.
Operasi pengamanan dilakukan oleh 15 personel Deninteldam XIX/TT di bawah pimpinan Kapten Arh. Tumpal Purba (Danpok Bansus) dan Kapten Inf. Frinsen Simanjuntak (Dan BKI-E).
Berhasil diamankan Kapal Motor (KM) Anisa 89 GT 33 No. 396 saat sedang berlabuh di Pelabuhan Rakyat, Jalan Gerilya Parit 6, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu.
Berdasarkan pemeriksaan awal pada pukul 14.15 WIB, kapal yang berlayar dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tersebut ditemukan membawa muatan bawang merah campuran dan cabai kering tanpa dilengkapi sertifikasi kesehatan tumbuhan dari badan karantina.
Komandan Deninteldam XIX/TT, Letkol Infanteri Rahim Cahyadi, melalui Kapten Tumpal Purba, menjelaskan bahwa terdapat indikasi ketidaksesuaian jumlah muatan antara manifest kapal dengan fakta di lapangan.
Adapun manifest Kapal, Mencantumkan muatan sebesar 32 ton dan berdasarkan pemeriksaan fisik, muatan diduga mencapai 50 hingga 60 ton.
Setelah pemeriksaan di lokasi rampung, kapal diarahkan menuju Pelabuhan 2 Sekawan di Jalan Gerilya Parit 8 untuk proses bongkar muat. Seluruh barang bukti kemudian diserahkan ke gudang Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tembilahan.
Pemeriksa Karantina Tumbuhan Tembilahan, Izma, memastikan bahwa seluruh komoditas ilegal tersebut akan dimusnahkan guna mencegah potensi penyebaran hama penyakit tumbuhan.
"Seluruh barang bukti akan dirusak setelah proses administrasi dan pembuatan berita acara selesai. Pemusnahan dijadwalkan pada Kamis, 2 April 2026," tegas Izma.
Keberhasilan operasi ini menunjukkan komitmen Kodam XIX/Tuanku Tambusai melalui Deninteldam dalam memperketat pengawasan di jalur-jalur non-prosedural seperti pelabuhan rakyat.
Hingga saat ini, proses hukum dan administrasi terus dikoordinasikan dengan instansi terkait guna mencegah praktik penyelundupan serupa di wilayah hukum Provinsi Riau.