PEKANBARU - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati launching buku Mengawal Akuntabilitas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 secara virtual, Selasa (14/9/2021).
Ia berharap buku tersebut bisa menjadi sumber informasi dalam pengelolaan keuangan baik untuk Kementerian/Lembaga hingga kalangan akademisi dan pratisi.
Tidak hanya itu, Menkeu juga menginginkan buku yang baru saja diluncurkan tersebut dapat menjadi kumpulan dari berbagai respons yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah.
"Buku ini diharapkan akan menjadi sumber informasi baik untuk Kementerian/Lembaga maupun kalangan akademisi dan pratisi, bagaimana sebuah negara merespons menggunakan instrumen keuangan negara terhadap situasi yang luar biasa terlebih ditengan pandemi," jelasnya.
Buku Mengawal Akuntabilitas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 adalah sebuah buku yang merangkum langkah dan upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam merumuskan, melaksanakan dan mengawal segenap langkah serta kebijakan penanganan pandemi covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020.
Hal ini guna memastikan kredibilitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah yang salah satunya terwujud dalam kualitas laporan keuangan pemerintah tahun 2020.
Ia juga menambahkan, didalam menghadapi situasi yang sungguh saat ini, Sri Mulyani meminta jajaran Kementerian/Lembaga untuk tidak hanya merespons tapi juga melakukan rekapitulas.
Karena menurutnya pengalaman yang dihadapi Indonesia di tahun 2020 dalam situasi pandemi hingga sekarang akan menjadi pelajaran yang luar biasa penting bagi generasi akan datang.
"Saya senang bahwa teman-teman di Kemenkeu menangkap dan mengelola pengalaman dan bahkan sudah membukukan dan mendokumentasikan ini sehingga kita harapkan pada siapa saja untuk bisa belajar, bagaimana negara sebesar dan sekompleks Indonesia merespons sebuah bencana global yang sungguh luar biasa dari sisi akuntabilitas dan keuangan negara," pungkasnya. (MC)