JAKARTA - Dua pekan terakhir wacana soal larangan ekspor bijih nikel meramaikan pemberitaan. Larangan yang semestinya berlaku pada 2022, kini dikabarkan dipercepat dan berlaku di tahun ini.
Kabar percepatan larangan ini datang pertama kali dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan pada 12 Agustus 2019. Alasannya, ia yakin stok nikel dari larangan ekspor masih bisa diserap dalam negeri oleh smelter (pabrik pemurnian) yang kini beroperasi.
Ia menegaskan tujuan utama pelarangan ekspor adalah untuk menggenjot hilirisasi. Luhut memberi contoh bijih nikel seharga US$ 36 bisa naik nilainya menjadi US$ 100 jika ditingkatkan menjadi feronikel dan metal untuk jadi bahan stainless steel.
Hal ini membuat was-was pelaku tambang, terutama mereka yang tengah dalam proses membangun smelter.
Sebenarnya, seberapa banyak sih nikel yang dikandung RI?
Berdasar data, nikel tergolong sebagai komoditas logam strategis. Indonesia sendiri merupakan eksportir nikel nomor 6 dari 10 negara produsen nikel terbesar di dunia pada 2016. Potensi cadangan nikel paling banyak ditemukan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.
Potensi cadangan nikel RI menguasai 23,7% cadangan dunia, dengan total cadangan sebanyak +9 miliar metric ton.
Berdasar data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah izin pertambangan baik eksplorasi dan produksi nikel di 7 provinsi tercatat sebanyak 1.278 IUP. Per Mei 2019, berdasar data rekonsiliasi ditjen minerba total IUP Nikel tercatat sebanyak 281 IUP.
Smelter
Dengan adanya pelarangan ekspor, nikel berarti dipasok ke pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter. Sampai tahun 2022, berdasar rencana pendirian pabrik, total eksisting smelter nikel akan mencapai 31 perusahaan.
Dari 31 pabrik smelter tersebut, konsumsi bijih nikel diperkirakan bisa mencapai 72 juta wet metric ton.
(cnbcindonesia.com)