PEKANBARU, kabarmelayu.com - Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di provinsi Riau, sudah tergolong kategori bagus. Program pemerintah pusat tersebut oleh pemprov Riau serta pemerintah Kabupaten dan Kota terlaksana saling bersinergi.
Semua program itu tidak akan terlaksana jika tidak didukung oleh pihak pihak terkait. Salah satu pihak yang berperan yaitu perusahaan pengembang perumahan. Untuk Riau sendiri, selama tahun 2017 sudah terbangun sebanyak 19.203 unit rumah murah.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau, Muhammad Amin menjelaskan bahwa program pembangunan rumah murah di Riau sejauh ini masih tinggi serapannya. Terbukti besaran perbandingan antara kepemilikan rumah sendiri dengan jumlah rumah tangga yang ada atau "backlog" masih sekitar 218.000 unit. Sedangkan pembiayaan pembangunan rumah murah di Riau pada 2017 beragam.
“Pembangunan ini baik secara swadaya maupun bantuan kabupaten/kota hingga dana Kementerian PUPR," kata Muhammad Amin saat acara HUT ke-9 dan Rakernas Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas) di Pekanbaru, Jumat (23/2).
Lebih lanjut Amin mengatakan, Kementerian PUPR sendiri telah membangun rumah sederhana sehat berupa rumah khusus di Riau, tepatnya bagi nelayan di Meranti sebanyak 100 unit, ada juga yang dibangun oleh para pengembang lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Syarat KPR Sejahtera FLPP (KPR Bersubsidi) sekitar 11.900 unit, lewat perseorangan dan sebagainya.
“Pembanguan 19.203 unit rumah murah ini sebagai kontribusi pemprov Riau dalam menekan "Backlog" yang secara nasional menurut data BPS mencapai 11 juta lebih,” urainya.
Guna mewujudkan program satu juta rumah Presiden Joko Widodo, kini Pemprov Riau sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah tentang perumahan.
“Ranperda tersebut dalam tahap finalisasi, mudah-mudahan regulasi yang dapat mempercepat pembangunan perumahan sehingga menekan kendala yang menghambat selama ini,” tambahnya.
Sementara itu, Dadang Rukmana Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR menyatakan, salah satu faktor penghambat pembangunan perumahan murah di daerah adalah masalah perizinan yang lamban dan berbelit-belit.
“Kami masih terima laporan ada perizinan pembangunan perumahan sampai dua tahun belum selesai, ini yang kita minta di daerah agar diberantas," ujarnya.
Untuk kemudahan perizinan Kementerian mengajak pemerintah daerah tidak menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perizinan perumahan.
“Jangan pembangunan perumahan dihambat lewat birokrasi yang ribet karena menyebabkan ekonomi mandek. Kami mendorong daerah merubah ini, tahun lalu kami beri penghargaan bagi daerah yang paling mudah kasih izin,” pungkasnya.
Masih di Ballroom Hotel Aryaduta Pekanbaru, Warner sapaan akrab dari Warner Baransano Ketua DPP Apernas Bidang Pengembangan Usaha dan Pengawasan Umum kepada riaueditor.com mengatakan bahwa rangkaian kegiatan pada hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar.
Semua para utusan menyetujui hal-hal yang dibahas didalam Rapat tersebut, termasuk untuk target Program Kerja Sejuta Unit Rumah dari Pemerintah Pusat, dan kemudahan urusan ke birokrasi.
Untuk itu, Warner mengimbau, agar pembangunan rumah murah bisa berjalan dengan lancar, maka harus didukung dengan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada program pemerintah Pusat, sehingga program rumah sederhana sehat untuk masyarakat miskin dapat memiliki tempat tinggal yang ideal.
Sementara, Ketua DPW Apernas Nangro Aceh Darussalam (DI Aceh) Mahdi Amin kepada riaueditor mengatakan, bahwa acara tersebut sudah berjalan dengan baik dan lancar.
“Selamat kepada para Panitia maupun dari unsur Pengurus DPW dan DPD Apernas se Provinsi Riau, yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyukseskan Acara ini,” ungkap Mahdi.
Sementara terkait dengan program sejuta rumah dari pemerintah pusat, menurut Mahdi hingga kini baru terealisasi sekitar 300 ribu unit. Dan Apernas sendiri turut berkontribusi untuk itu.
Agar program ini berjalan semakin baik dan lancar, Apernas berharap janganlah segala urusan-urusan yang berhubungan dengan itu dipersulit, hendaklah regulasinya dipermudah, katanya. (Patar Simanjunrak)