PEKANBARU, kabarmelayu.com - Hadirnya taksi uber di Pekanbaru akhirnya menimbulkan masalah, dimana para supir taksi konvensional pada hari ini, Rabu (17/5) melakukan aksi di Jalan Jendral Sudirman dengan memberhentikan mobil yang merupakan taksi online, gojek pun tak luput dari aksi para supir taksi ini.
Mengetahui kondisi ini, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel SH mengatakan bahwa hal ini terjadi karena kurangnya peran dari Pemerintah kota. Untuk itu diminta pemerintah mengambil peran selaku pihak yang memegang regulasi.
"Jangan gesekan ini dibiarkan. Harus ada ketegasan boleh tidaknya taksi online dan ojek online ini beroperasi di Pekanbaru," tegas Roni.
Menurut Roni, kepada pengusaha kendaraan online baik roda empat maupun roda dua harus mengikuti aturan. Artinya boleh saja mengikuti perkembangan teknolgi yang juga menjadi tuntutan masyarakat, tapi Roni menyarankan harus mengikuti aturan yang ada dan regulasinya.
"Bila ini diabaikan maka gesekan-gesekan seperti ini akan terus terjadi. Beri kepastian dari pemerintah sendiri dan bekerja sama dengan satuan lalu lintas," jelasnya.
Roni juga menilai kejadian ini pun terjadi karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah.
"Kalau mereka (taksi online) punya izin, punya regulasi dan legalitas, saya rasa tidak akan ada yang mempermasalahkan, ini kan karena tidak ada legalitas. Izin seharusnya diberikan pemerintah berdasarkan kajian, boleh tidak bolehnya, berapa keuntungan taksi di pekanbaru, berapa keuntungan kendaraan non taksi di Pekanbaru ini. Walaupun memang masyarakat menginginkan kemajuan teknologi, namun harus mengikuti peraturan yang ada. Pemerintah harus mengambil peran disini harus ada ketegasan. Kalau boleh kasih izin, kalau tidak boleh stop," tegasnya lagi.
Sementara itu kalangan DPRD Kota Pekanbaru sendiri hanya mendapatkan informasi keberadaan taksi online di Pekanbaru secara informal.
"Secara resmi belum ada kita diberitahu. Sekali lagi kita minta ketegasan pemerintah, jangan dibiarkan masyarakat bertengkar gara-gara ini," tutupnya. (Eza)