kabarmelayu.com,PEKANBARU – Menyusul anjloknya harga kelapa tingkat petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) hingga menyentuh angka Rp1.800 per kilogram, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta mengambil langkah untuk segera menetapkan standar harga secara objektif.
Hal tersebut dinilai mendesak. Pqsalnya, penurunan harga komoditas utama tersebut dinilai sangat mengganggu perekonomian masyarakat Inhil secara keseluruhan, mengingat sebagian besar warga di wilayah pesisir Riau tersebut menggantungkan sumber penghidupan dari hasil perkebunan kelapa.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Andi Darma Taufik mengatakan, dirinya menerima banyak keluhan dari para petani lokal terkait anjloknya harga kelapa yang terbilang ekstrem. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp7.000, kini merosot tajam menjadi Rp1.700 hingga Rp1.800 per kilogram.
Andi berharap Pemprov Riau segera memberikan solusi konkret. Penyelamatan harga kelapa dianggap vital untuk menjaga daya beli serta menopang stabilitas ekonomi masyarakat di Indragiri Hilir.
Selain pemerintah, perusahaan dan korporasi pembeli kelapa untuk membuka diri dan bersinergi dalam menentukan penetapan harga yang adil. Sinergi ini dinilai penting agar harga beli di tingkat petani dapat seimbang dengan biaya operasional yang dikeluarkan selama produksi.
"Biaya produksi kelapa ini cukup tinggi juga. Makanya kita minta Pemprov Riau bersama-sama perusahaan yang membeli kelapa agar saling bersinergi, sehingga masyarakat tidak merasa khawatir," ungkapnya.
Para petani kelapa di Inhil saat ini berada pada posisi lemah karena tidak memiliki acuan dasar resmi untuk mempertahankan harga tawar. Alhasil, masyarakat hanya bisa pasrah menerima fluktuasi harga yang ditetapkan sepihak oleh perusahaan, di mana penurunannya bisa terjadi berkala puluhan hingga ratusan rupiah dari hari ke hari.