JAKARTA - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto bakal men
dapat '
warisan'
utang yang besar dari Presiden Joko Widodo.
Merespons hal itu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan yang terpenting pemerintah tidak pernah menunggak pembayaran utang.
"Yang penting utang itu dijaga pembayarannya, lancar, dan Indonesia tidak pernah telat bayar utang," kata Airlangga, di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (23/7/2024).
Airlangga menjelaskan utang memang akan selalu ditanggung pemerintahan berikutnya terjadi setiap pergantian.
"Ya kalau utang itu selalu di-carry over," katanya.
Dari catatan CNBC Indonesia, posisi utang pemerintah hingga Mei 2024 mencapai Rp 8.350 triliun, naik 0,17% dari catatan pada bulan sebelumnya Rp 8.338,43 triliun.
Posisi utang per 31 Mei 2024 itu membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,71%. Rasio utang itu naik dari catatan per 30 April 2024 yang sebesar 38,64%.
Nantinya saat Prabowo menjabat ia juga akan menghadapi utang jatuh tempo pada 2025 hingga 2029 mencapai Rp 3.748,24 triliun. Ini terdiri dari Rp 800,33 triliun pada 2025, Rp 803,19 triliun pada 2026, Rp 802,61 triliun pada 2027, Rp 719,81 triliun pada 2028, dan Rp 622,3 triliun di tahun terakhir
pengamat menilai Prabowo akan mewarisi beban pemerintahan yang berat, dari beban utang ini.
"Debt to Service 2025 mencapai 43,4%, hampir 50% penerimaan negara untuk membayar bunga dan cicilan pokok utang," kata Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin dalam Diskusi Publik, di Universitas Paramadina, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.(sumber)