JAKARTA - Posisi utang pemerintah hingga akhir 30 Juni 2023 adalah Rp7.805,19 triliun. Sementara rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah 37,93% atau berada dalam batas aman sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (60% PDB).
"Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga maupun jatuh tempo," tulis Kemenkeu dalam buku APBN Kita, Rabu (26/7/2023).
Dalam penjelasannya, kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, komposisi utang pemerintah didominasi oleh utang domestik yaitu 72,49 persen.
Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa SBN yang mencapai 89,04 persen. Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah- panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
Per akhir Juni 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.
Pemerintah melalui Kemenkeu terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang.
Baca: Fenomena Baru Jepang: Warga Lokal Sedikit, Warga Asing BanyakSalah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond).
"Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel."
sumber