PEKANBARU, kabarmelayu.com - Akibat keberadaan PT Rifan Financindo Berjangka (RFB) dalam bentuk investasi yang mencapai Rp600 juta membuat keberadaan perusahaan ini dipertanyakan oleh legistatif dan warga Pekanbaru dkarena banyak warga masyarakat yang dirugikan.
Guna mengetahui kejelasan aktifitas yang berada di PT RFB, Komisi II melakukan hearing bersama dengan Kadisperindag Pekanbaru dan Management PT RFB. Dari hearing yang dilakukan bersama bahwa keberadaan PT RFB memang riskan ada di Pekanbaru ketika melihat kondisi masyarakat Pekanbaru saat ini. Usai hearing, Kadisperindag Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut tidak membantah bahwa jenis bisnis yang berada di PT RFB adalah legal namun perlu dibuatkan regulasi oleh Pemerintah sehingga tidak merugikan masyarakat.
"Memang kalau melihat kondisi warga Pekanbaru saat ini, sangat riskan karena sebagian besar warga Pekanbaru masih awam dengan bisnis investasi seperti ini dan menggunakan perangkat yang mutakhir seperti internet. Apalagi saat ini masyarakat Pekanbaru belum melek terhadap teknologinya karena lebih banyak juga menggunakan ke media sosial," kata Ingot ketika dikonfirmasi usai hearing, Selasa (29/11/16).
Ingot mengaku mengatasi persoalan dampak kerugian besar ke masyarakat perlu langkah strategis dalam mempertimbangkan pola operasional atau SOP nya. "Perlu selektif terhadap izin tempat usahanya. Banyak masyarakat kita terkena resiko, hingga mengakibatkan banyak masyarakat jadi korban," ungkapnya.
Hanya Up tu date Perizinan
Sementara itu, Branch Manager PT RFB cabang Pekanbaru, Liwan mengatakan perdagangan berjangka, izinnya dari badan pengawas perdagangan berjangka, dan lebih ke control selektif dan hasilnya, peluang provit dan faktor resiko.
"Jika ada yang tanamkan sampai Rp600 juta, namanya deposit. Untuk penarikan dana adalah hak semua nasabah. Kalau ada kondisi jual beli di lapangan lebih kepada nasabahnya yang lebih mengetahuinya," ungkapnya.
Ditanya soal izin, Liwan mengaku semua izin sudah diurus, yang diminta hanya melengkapi up tu datenya saja.
"Izinnya belum up to date untuk tahun 2016 ini, karena sebelumnya kita sudah mengantongi izinnya semua," ungkapnya. (rec)