PEKANBARU - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna menyampaikan ada beberapa upaya penanganan permasalahan yang berkenaan anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Menurutnya berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap 27 kementerian lembaga, 204 pemerintah daerah, 10 BUMN dan badan lainnya. Maka terdapat hasil pemeriksaan PC-PEN tersebut mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai 2,94 triliun yang meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern.
Selanjutnya, juga hasil pemeriksaan ditemukan 700 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 1.241 permasalahan terkait ekonomi, keekonomian, efesien dan efektivitas dalam pemeriksaan PC-PEN selama Tahun 2020 tersebut.
Untuk itu, mengatasi permasalahan tersebut BPK telah memberikan rekomendasi antara lain agar pemerintah menetapkan grand design rencana kerja satuan tugas penanganan COVID-19 yang jelas dan terukur.
"Pemerintah juga harus menyusun kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19," katanya saat workshop anti korupsi dengan tema "Deteksi dan Pencegahan Korupsi" yang digelar oleh BPK RI secara virtual, Selasa (14/9/2021).
Selain itu, upaya penanganan selanjutnya memprioritaskan kebutuhan anggaran untuk PC-PEN menetapkan kebijakan dan prosedur pemberian insentif dan melakukan perencanaan pemenuhan distribusi serta pelaporan distribusi alat kesehatan.
Kemudian melakukan pengujian kewajaran harga yang disampaikan dan validasi pemuktahiran data penerima bantuan by name by address.
Menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran dana penerima akhir dan meningkatkan pengawasan, serta pengendalian serta proses indikasi kerugian negara dan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Kita menghadapi situasi yang luar biasa oleh karena itu BPK mendukung sepenuhnya upaya pemerintah yang merespon situasi ini dengan langkah luar biasa," ungkapnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengatakan bahwa BPK mengingat sejak awal ada resiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi agar langkah pemerintah dalam menghadapi pandemi sekaligus memulihkan ekonomi nasional dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif.
"Maka BPK melakukan kolaborasi dengan aparat pemerintah hal ini untuk wujudkan sinergis good government akuntabilitas untuk semua sejalan dengan berupaya sendi tata kelola budaya yang adaptif yang kondusif," tutupnya. (MC)