JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati besok akan meneken perjanjian kerja sama terkait penempatan dana pemerintah kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hal ini merespons dari pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19.
Bersamaan dengan agenda tersebut, bendahara negara juga akan menandatangani kerja sama terkait dukungan pembiayaan dana dukungan tunai atau Viability Gap Fund (VGF).
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, saat dihubungi CNBC Indonesia mengkonfirmasi hal tersebut. "Confirm," katanya, Minggu malam (26/7/2020).
Dalam surat yang diteken Sri Mulyani pada 25 Juli 2020, rencananya acara akan digelar di Aula Mezanine, Kementerian Keuangan, Jakarta dan video conference pukul 09.00 - 10.40.
Sebelumnya, sinyal pemerintah menyuntikkan dana selain ke bank pemerintah menguat sejak pekan lalu. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan rencana penempatan dana pemerintah demi pemulihan ekonomi nasional akan diperluas tak hanya bagi bank-bank milik negara (Himbara) tapi juga tengah bank lain. Bahkan Kemenkeu berharap Bank Pembangunan Daerah (BPD) termasuk mendapatkan dana tersebut.
"Lagi kita godok [aturan], mudah-mudah bisa di-launch minggu depan. Nanti juga akan dipasangkan dengan penempatan dana yang lebih luas, bukan hanya Himbara tapi ke bank lain, harapannya bisa ke BPD," tegas Febrio Kacaribu, Kepala BKF Kemenkeu, Senin (20/7/2020).
Terkait dengan penjaminan kredit korporasi, pihaknya berharap ada penjaminan modal kerja ke sektor padat karya dan sektor-sektor yang sudah bergerak.
(CNBCIndonesia.com)