PEKANBARU, kabarmelayu.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, H Fathullah menyesalkan cagar budaya Kota Pekanbaru yang merupakan bukti sejarah yakni masjid Raya Senapelan dihapus. Pasalnya saat ini bangunan maesjid Raya tidak lagi seperti awal berdiri dahulu, revitalisasi membuat bangunan masjid ini berubah total.
Sehingga adanya rencana dari Kementrian untuk penghapusan cagar budaya yang dimiliki Kota Bertuah turut disesalkan DPRD Kota Pekanbaru.
"Sebagai masyarakat Kota Pekanbaru saya tidak menginginkan nilai-nilai sejarah Masjid Raya hilang begitu saja," kata Fathullah saat dikonfirmasi di kantornya Rabu (5/4).
Untuk itu, Fathullah berharap agar renovasi total mesjid raya diberhentikan dahulu. Menurutnya kembalikan bentuk asli dari mesjid raya tersebut.
"Sudah banyak biaya yang sudah dikucurkan untuk renovasi total mesjid raya itu, saya mohon kepada pak gubernur tolong anggaran yang akan dikucurkan ditahan dulu. Kita bermusyawarah dulu dengan kelompok-kelompok suku bangsa yang ada disini terutama masyarakat melayu, seperti LAM Kota, LAM Provinsi, tokoh masyarakat yang ada dibawa berunding. Ini bukan negri satu orang tapi negri orang banyak. Contohnya banyak uang yang habis disana tapi tidak diterima oleh masyarakat. Kan kecewa kita," jelasnya.
Fathullah juga menginformasikan kepada Gubernur Riau jangan terburu-buru menurunkan anggaran untuk sekarang ini.
"Tolong ditahan dulu! Karena masyarakat Riau khususnya di Pekanbaru tidak menerima keberadaan mesjid raya yang ada sekarang. Kita membangun itu harus singkron apa tidak dengan masyarakat, menerima atau tidak masyarakat dengan perubahan mesjid ini. Masyarakat inginnya dibangun mesjid raya seperti semula. Kalau seperti sekarang ini sudah jauh berubah," tegas Fatullah.
Politisi Gerindra ini sangat miris melihat situs sejarah yang ada di masjid raya sudah dicabut oleh situs sejarah dari Pagaruyung.
"Apa ga kecewa kita, satu-satunya di Pekanbaru yang dapat kita banggakan, ikon yang kita banggakan di Pekanbaru malah hilang. Jadi gak ada arti pak gubernur bangun disitu. Yang dibangun itu menyenangkan hati masyarakat. Dulu saat mesjid raya masih bentuk aslinya, setiap bulan suci ramadhan mesjid raya dikunjungi masyarakat dari provinsi-provinsi lain, sekarang tidak ada lagi. Kan kita yang rugi, semegah manapun mesjid dibangun kalau tidak sesuai dengan bentuk semula, tidak ada manfaatnya," sesalnya.
Dilihat dari Peraturan Gubernur yang ada pun renovasi ini salah. Di Pergub dinyatakan untuk membangun kawasan, bukan masjid itu yang dirombak. Yang bertanggung jawab tentu kepala daerah kenapa dibiarkan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. (eza)