kabarmelayu.comPEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (
LAMR) menyerukan masyarakat Riau untuk tetap tenang, arif dan menjaga marwah negeri dalam menyikapi kasus hukum yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. Seruan tersebut tertuang dalam
Warkah Petuah yang dikeluarkan oleh
LAMR Provinsi Riau, Kamis (6/11/2025).
Dalam pernyataan bernomor W-08/LAMR/XI/2025 itu, LAMR menegaskan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya persoalan kepada lembaga penegak hukum.
"Yang benar ditegakkan, yang salah jangan disembunyikan; yang lurus jangan dibengkokkan, yang bengkok jangan diluruskan," demikian petuah adat yang dikutip dari warkah tersebut.
Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri H. Marjohan Yusuf dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil menandatangani langsung warkah yang menekankan pentingnya menjaga marwah negeri di tengah ujian yang dihadapi.
LAMR meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi dan menjauhkan diri dari fitnah maupun perpecahan. "Adat Melayu menuntun: berselisih pendapat jangan sampai berpecah, berlain pandang jangan sampai bermusuh," tulis LAMR dalam warkahnya.
LAMR juga menegaskan bahwa roda pemerintahan di Riau harus tetap berjalan, pembangunan harus diteruskan, dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.
Pesan untuk Plt Gubernur dan Pemerintah Pusat
Dalam petuahnya, LAMR memberikan pesan khusus kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto agar melaksanakan amanah dengan jujur, bertanggung jawab, dan menjaga kesinambungan pemerintahan.
Selain itu, LAMR juga meminta pemerintah pusat dan aparat penegak hukum untuk memperlakukan Riau secara adil dan sejajar sesuai prinsip "equality before the law".
LAMR berharap peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak untuk memperkokoh semangat kebersamaan dan membangun Riau yang bermarwah, amanah, serta berintegritas.