PEKANBARU, kabarmelayu.com - Ketua TP PKK Provinsi Riau yang juga sekaligus istri Gubernur Riau, Sisilita Arsyadjuliandi mendeklarasikan Gerakan Bersama Stop Pernikahan Usia Anak di Provinsi Riau. Deklarasi ini diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
Demikian dikatakan Sisilita saat menghadiri Sosialisasi Peningkatan Pemeliharaan Kesehatan Ibu dan Anak di halaman Gedung Daerah Provinsi Riau, Minggu (17/12/2017).
Pada kesempatan itu, bersama istri Wakil Gubernur Riau, Wan Rosmiyati Thamrin dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, Tengku Hidayati Efiza.
"Pernikahan anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak, khususnya hak untuk menikmati kualitas hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai usianya," ujarnya usai melakukan penandatanganan deklarasi bersama "Stop Pernikahan Usia Anak".
Selain itu, Sisilita juga mengajak para ibu untuk rajin melaksanakan senam bersama sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan terutama kesehatan si ibu yang sehari-harimya berperan penting  mengurus keluarga.
"Kesehatan ibu-ibu perlu dijaga. Kita mulai dengan germas (gerakan masyarakat) dan senam," imbaunya.
Diakhir kegiatan, istri Gubri ini memberikan door prize kepada pemenang kupon undian yang hadiahnya berupa sepeda.
Sebelumnya, ada 126 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang berhasil mendapat anugerah Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2017 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anugerah ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2017 yang langsung diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise di SKA Co Ex, Pekanbaru, Riau, Sabtu (22/7/2017) malam.
Untuk Provinsi Riau sendiri, ada 3 kabupaten dan 2 kota yang berhasil menerima penghargaan bergengsi itu. Yakni Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Inhu, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.
Sementara Provinsi Riau sendiri berhasil menyabet dua penghargaan, yaitu sebagai provinsi terbaik dalam Pengembangan Forum Anak dan penghargaan sebagai provinsi penggerak pengembangan kota layak anak. Menteri Yohana dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tahun ini dinobatkan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Hanya saja, Ibu Menteri menegaskan bahwa keberhasilan kabupaten/kota tidak terlepas dari peran sentral Pemerintah Provinsi. "Tentu peran provinsi sangat besar atas keberhasilan Kabupaten/Kota bisa menerima anugerah ini," tegas Yohana di depan hadirin yang berasal dari berbagai kabupaten/kota se-Indonesia itu.
Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman dalam salah satu bagian pidatonya sebelum penyerahan anugerah KLA 2017, menjelaskan berbagai upaya Pemprov Riau menjadikan suatu kabupaten/kota menjadi layak anak. Misalnya, dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk tempat bermain anak-anak. Selain membuat kabupaten/kota semakin asri, RTH telah menjadi sarana bermain yang mengasikkan bagi anak-anak. "Menyediakan RTH adalah salah satu upaya kita agar kabupaten/kota menjadi layak anak," paparnya.
Seperti diketahui, Pemprov Riau belum lama ini meresmikan dua RTH di Kota Pekanbaru, yakni RTH Putri Kaca Mayang dan RTH Tunjuk Ajar Integritas.
Selain itu, Pemprov Riau juga secara intensif menggelar berbagai work shop di bidang seni dan budaya untuk menanamkan nilai-nilai bagi generasi muda, terutama anak-anak melalui OPD terkait. (Adv/Riau)