Jadi Narasumber Podcast PWI, Kepala Bakom RI Bahas Urgensi Perlindungan Media dan Regulasi Sosmed

Redaksi - Rabu, 16 September 2026 08:54 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.kabarmelayu.com/uploads/images/2026/09/_5776_Jadi-Narasumber-Podcast-PWI--Kepala-Bakom-RI-Bahas-Urgensi-Perlindungan-Media-dan-Regulasi-Sosmed.png): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u1462727/public_html/kabarmelayu.com/amp/detail.php on line 171
kabarmelayu.com,JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Republik Indonesia, M. Qodari, hadir sebagai narasumber utama dalam program siniar (podcast) PWI CHANNEL yang digelar di Kantor PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026) pukul 19.00 WIB.

Kehadiran M. Qodari disambut langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi beberapa pengurus PWI Pusat.

Diskusi interaktif tersebut dipandu oleh salah satu tim siniar PWI yang juga wartawan senior, Dede Apriyadi selaku host.

Dalam siniar tersebut, M. Qodari memaparkan berbagai isu strategis nasional yang berkaitan dengan dinamika media massa dan tata kelola komunikasi publik di era digital.

Salah satu pokok bahasan yang menjadi sorotan adalah wacana usulan kebijakan keringanan pajak bagi media arus utama (mainstream). Menurutnya, langkah ini penting untuk dibahas dan diusulkan kepada kementerian terkait guna menjaga keberlangsungan industri pers nasional di tengah ketatnya persaingan era digital.

Selain itu, diskusi turut menyoroti pentingnya tata kelola dan penyeimbangan regulasi di ruang digital. Media arus utama yang selama ini terikat ketat oleh kode etik jurnalistik perlu disandingkan dengan ekosistem media sosial yang cenderung bebas, agar tercipta ruang informasi yang sehat, konstruktif, dan bertanggung jawab bagi masyarakat.

"Sosial media saat ini sudah terlanjur bebas, sementara media mainstream terikat oleh etika. Karena itu, bagaimana cara mengatur konten media sosial ini harus dibahas bersama, termasuk melibatkan PWI, organisasi pers lainnya, serta DPR, agar ada keselarasan," tambahnya.

Menanggapi berbagai dinamika tersebut, Akhmad Munir, mengapresiasi kehadiran serta keterbukaan Kepala Bakom RI dalam berdialog langsung dengan insan pers melalui platform siniar PWI. Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi yang cair antara pemerintah dan organisasi pers merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem informasi publik yang kredibel.

"Kehadiran Kepala Bakom RI di PWI Pusat ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk terus mendengarkan aspirasi dunia pers. PWI tentu menyambut baik setiap langkah sinergi yang produktif, termasuk perhatian terhadap keberlangsungan industri media massa," ujar Akhmad Munir.

Ia juga menambahkan bahwa pers nasional senantiasa siap mengambil peran strategis sebagai jembatan informasi yang objektif antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam mengawal program-program pembangunan nasional maupun dalam situasi darurat seperti kebencanaan.

M. Qodari menegaskan bahwa dukungan maupun sinergi yang dijalin pemerintah dengan institusi media bukanlah bentuk intervensi atau upaya mengatur dapur redaksi, melainkan wujud kemitraan strategis yang setara. Bakom RI berkomitmen untuk terus berada di garda terdepan dalam memastikan arus informasi publik berjalan secara akurat, transparan, dan akuntabel.

"Bantuan atau dukungan dari pemerintah kepada media bukanlah berarti ingin mengatur, melainkan bagian dari bentuk sinergi yang harmonis antara pemerintah dan media," tegas M. Qodari.

Menutup sesi siniar, perbincangan juga menyentuh isu evaluasi program pemerintah berdasarkan hasil survei publik. Pemerintah memandang berbagai data dan hasil survei secara objektif sebagai bahan masukan konstruktif untuk mengoptimalkan efektivitas program pembangunan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan mendalam oleh masyarakat luas.

Editor
: Redaksi

Tag:

Berita Terkait

TNI/Polri

PWI Sumbar Juara National Open PWI Pekanbaru 2026

TNI/Polri

Pengurus PWI Surakarta 2026–2031 Dilantik

TNI/Polri

PPWI dan Kedubes Maroko Sepakati 9 Langkah Strategis Kemitraan Media dan Budaya

TNI/Polri

32 Wartawan 6 Provinsi Ramaikan National Open Biliar PWI Pekanbaru

TNI/Polri

Pelatihan Public Speaking IKWI Riau, Dorong Perempuan Berani Tampil

TNI/Polri

HPN 2027 Lampung Inklusif dan Kolaboratif