kabarmelayu.comJAKARTA - Peran negara dalam sistem ekonomi sangat vital karena menentukan arah, kualitas, dan masa depan perekonomian. Ketika kekuasaan
politik gagal membangun institusi yang kuat serta merusak aturan main dan norma-norma bernegara, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam kehidupan
politik, tetapi juga dapat menghancurkan iklim usaha, investasi, dan kegiatan ekonomi produktif.
Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., Senin, 9 November 2026 dalam tulisannya berjudul Politik Jangan Membunuh Bisnis. Ia mengingatkan bahwa praktik kekuasaan yang merusak institusi negara berpotensi menciptakan ketidakpastian ekonomi dan melemahkan kepercayaan dunia usaha.
"Jika peranan negara buruk, maka aturan main, undang-undang dan norma-norma yang dibangun akan rusak dan berpotensi merusak ekonomi. Jadi, harus dihindari praktek bernegara seperti ini agar jangan sampai politik membunuh bisnis," tulis Didik.
Menurutnya, negara yang gagal pada dasarnya merupakan negara yang tidak mampu membangun institusi secara baik. Salah satu penyebabnya adalah kepemimpinan yang terlalu otoritatif, merasa paling mengetahui segala hal, dan mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan teknokrat maupun para ahli.
Didik mengaitkan fenomena tersebut dengan pemikiran Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kegagalan suatu negara bukan terutama disebabkan oleh faktor geografis, alam, budaya, ataupun ketidaktahuan, melainkan oleh kekuasaan politik yang tersentralisasi di tangan segelintir elite tanpa kontrol dan keseimbangan (checks and balances).
Lebih jauh, Didik menjelaskan bahwa negara dengan institusi yang lemah cenderung menunjukkan gejala asimetri informasi dan budaya Asal Bapak Senang (ABS). Iklim ketakutan yang diciptakan pemimpin otoritatif membuat para teknokrat, ahli, dan birokrat enggan menyampaikan kondisi sebenarnya. Akibatnya, informasi buruk disembunyikan, sementara laporan yang disampaikan hanya berisi hal-hal yang menyenangkan penguasa.
Kondisi tersebut juga dapat menghambat kreativitas dan inovasi. Menurut Didik, kekuasaan yang merasa paling mengetahui segala hal justru berpotensi mematikan proses creative destruction, yaitu pembaruan dan inovasi yang diperlukan untuk mendorong kemajuan ekonomi. Pemikiran baru dari para ahli dapat dianggap sebagai ancaman terhadap status quo ekonomi maupun stabilitas politik rezim.
Kolusi Kekuasaan dan Bisnis Memicu OligarkiDidik menilai politik dapat membunuh bisnis ketika kekuasaan, kebijakan pemerintah, dan kepentingan penguasa justru menghancurkan iklim usaha serta kegiatan ekonomi produktif. Ia menyoroti praktik kolusi antara penguasa dan kelompok bisnis tertentu yang berpotensi melahirkan oligarki, monopoli, pemburuan rente, hingga pembajakan kebijakan publik.
Hubungan transaksional antara kekuasaan dan kelompok bisnis tertentu dapat membuat kebijakan negara tidak lagi berpihak pada kepentingan publik. Dalam situasi tersebut, kekuasaan bahkan dapat dikendalikan oleh kepentingan bisnis dari luar pemerintahan.
Persoalan semakin serius ketika pejabat publik menggunakan kewenangan negara untuk menguntungkan bisnis pribadi, keluarga, maupun kroninya. Didik menyebut fenomena ini sebagai penguasa yang sekaligus menjadi pengusaha atau "penguasaha". Praktik tersebut menciptakan konflik kepentingan karena kepentingan negara bercampur dengan kepentingan pribadi dan kelompok di sekitar kekuasaan.
Akibatnya, institusi, norma, serta aturan main menjadi rusak. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan ketidakpastian dan memperburuk iklim usaha secara keseluruhan.
Kebijakan Publik Tidak Boleh Bergantung pada Intuisi PenguasaDalam tulisannya, Didik juga mengkritisi semakin lemahnya peran teknokrat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ia melihat adanya gejala ketika kebijakan negara lebih banyak ditentukan oleh keputusan personal pemimpin dibandingkan melalui proses yang demokratis dan berbasis keilmuan.
Menurutnya, kebijakan ekonomi dan bisnis yang baik harus didasarkan pada bukti, analisis rasional, serta pertimbangan risiko yang terukur. Sebaliknya, kebijakan yang hanya mengandalkan intuisi personal dan kepentingan politik jangka pendek kelompok elite berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak memadai, bahkan merugikan perekonomian.
Didik menegaskan bahwa kebijakan publik seharusnya tidak mengabaikan hukum pasar dan analisis ilmiah. Prinsip evidence-based policy perlu menjadi landasan agar keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Peringatan terhadap Pelemahan Institusi dan Pengawasan KekuasaanDidik kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan perkembangan politik Indonesia. Ia menilai terdapat sejumlah indikasi yang menurutnya mencerminkan gejala pelemahan institusi, terutama sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dalam pandangannya, kekuasaan yang semakin terkonsentrasi telah melemahkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan antarlembaga negara. Ia juga mengkritisi kondisi parlemen dan oposisi yang dinilainya tidak lagi berfungsi optimal dalam menjalankan kontrol terhadap pemerintah.
Didik turut menyinggung dugaan penyalahgunaan institusi dan aparat negara untuk kepentingan politik kekuasaan, termasuk dugaan praktik penyadapan terhadap sejumlah pihak. Ia berpendapat bahwa dalam sistem politik yang represif, penggunaan aparat negara sebagai instrumen kepentingan kekuasaan tidak dapat dipandang sebagai tindakan individual semata, melainkan perlu ditelusuri kemungkinan adanya pihak yang mengendalikan di belakangnya.
Ia menilai persoalan tersebut memiliki konsekuensi serius terhadap perekonomian, khususnya terkait kepastian hukum dan keamanan investasi. Ketika aparat dan institusi negara tidak lagi bekerja secara independen dan profesional, kepercayaan terhadap jaminan keamanan berusaha dapat ikut melemah.
Rakyat Harus Menjadi Penjaga KonstitusiMenutup tulisannya, Didik mengingatkan pentingnya menjaga agar kekuasaan tidak menyimpang dari konstitusi. Ia menilai pengawasan terhadap kekuasaan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada parlemen apabila fungsi pengawasan lembaga tersebut telah melemah.
Karena itu, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi harus mengambil peran penting dalam memastikan jalannya pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusi.
Didik juga menyinggung kegagalan upaya memperpanjang kekuasaan menjadi tiga periode yang dalam pandangannya tidak terlepas dari sikap politik Megawati Soekarnoputri. Ia mengingatkan bahwa setiap gejala penyimpangan kekuasaan harus dicegah sejak dini agar tidak semakin merusak institusi dan kehidupan bernegara.
Pada akhirnya, Didik menegaskan bahwa keberlangsungan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kualitas institusi politik dan tata kelola negara. Negara harus hadir sebagai penjaga aturan main yang adil, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Sebab, ketika politik justru merusak institusi dan membunuh bisnis, dampaknya dapat meluas hingga mengancam stabilitas ekonomi, politik, dan kekuasaan itu sendiri.(rief)